Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

BANJARMASIN — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan kembali meningkat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 25 Juli 2026, sebaran titik panas (hotspot) terpantau meningkat dan tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

Hasil analisis citra satelit Terra, Aqua, Suomi NPP (S-NPP), dan NOAA-20 menunjukkan adanya 26 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas tersebut tersebar di delapan kabupaten, yakni Kabupaten Tapin sebanyak 9 titik, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 titik, Kabupaten Banjar 3 titik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 titik, Kabupaten Hulu Sungai Utara 3 titik, Kabupaten Tabalong 2 titik, Kabupaten Barito Kuala 1 titik, serta Kabupaten Kotabaru 1 titik.

Selain peningkatan jumlah titik panas, BMKG juga melaporkan kondisi cuaca yang semakin mendukung terjadinya kebakaran. Berdasarkan analisis Fire Weather Index (FWI), sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang mengindikasikan vegetasi dan lahan, termasuk kawasan gambut, berada dalam kondisi kering sehingga berpotensi mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

Mitigasi Harus Menjadi Prioritas

Menanggapi kondisi tersebut, aliansi Rumah Kami Peduli Kalimantan Selatan mengingatkan bahwa penanganan karhutla harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Pengalaman berbagai kejadian karhutla selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa upaya yang hanya berfokus pada penanggulangan setelah kebakaran terjadi tidak lagi memadai. Mitigasi dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta penyebaran informasi yang cepat menjadi kunci untuk menekan risiko bencana.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api di lahan kering, serta mulai menyiapkan pelindung pernapasan apabila kualitas udara mulai menurun akibat munculnya kabut asap. Partisipasi masyarakat bersama organisasi kepemudaan juga dinilai penting melalui pembentukan posko pemantauan berbasis komunitas guna mempercepat pelaporan apabila ditemukan indikasi kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten/kota yang berpotensi terdampak didorong untuk segera meningkatkan status kesiapsiagaan. Langkah tersebut meliputi penguatan patroli darat, pendirian posko siaga karhutla, kesiapan jalur evakuasi bagi kelompok rentan, serta penyediaan masker dan logistik kesehatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebakaran maupun penurunan kualitas udara.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Tanpa langkah mitigasi yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, Kalimantan Selatan berpotensi menghadapi dampak ekologis, kesehatan, dan sosial ekonomi yang lebih besar akibat bencana karhutla.

Oleh : dr. M. Iqbal Hisyam Qiroth (Staff PSDMS KAMMI Kaltimtara)