Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Kutai Timur - Bidang ekonomi kreatif terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seiring berkembangnya pelaku industri kreatif di berbagai sektor. Namun, dorongan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus ekonomi kreatif dinilai perlu mempertimbangkan banyak hal. Hal inilah yang dibahas Akhmad Rifanie, Kabid Ekraf Dinas Pariwisata Kutim, ketika menjelaskan arah pengembangan ekraf yang saat ini masih melekat pada dinas pariwisata.

Akhmad menuturkan bahwa semangat pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan ruang lebih besar adalah hal yang positif. Namun, ia menekankan bahwa pembentukan lembaga baru tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, perlu ada pertimbangan matang terkait kesiapan anggaran, kebutuhan organisasi, serta regulasi yang mengatur tata kelola. Ia menyebut bahwa penyesuaian struktur juga harus disesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Dalam pandangannya, pembentukan OPD Ekonomi Kreatif bukan sekadar menambah institusi, tetapi memastikan keberadaannya mampu memberi manfaat langsung kepada pelaku kreatif. “Kita harus realistis. Kalau dibentuk sekarang, pertanyaannya adalah apakah anggaran tersedia dan struktur kerja siap? Jangan sampai hanya ada nama tanpa fungsi yang kuat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Bidang Ekraf di bawah Dinas Pariwisata masih berperan aktif memfasilitasi kegiatan kreatif, termasuk inkubasi usaha, pelatihan peningkatan kapasitas, serta pendampingan event. Meski belum berdiri sebagai OPD mandiri, pelayanan tetap berjalan agar pelaku industri kreatif tidak berhenti berkembang.

Akhmad juga melihat bahwa keberadaan OPD khusus memang memiliki potensi memperkuat koordinasi lintas sektor. Namun, ia kembali menekankan bahwa langkah tersebut harus mengikuti kebijakan daerah sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh gegabah dalam membuat keputusan yang berdampak panjang terhadap sistem birokrasi.

Di sisi lain, ia menilai bahwa pembentukan OPD Ekraf tetap mungkin dilakukan di masa mendatang, asalkan proses kajian dilakukan secara komprehensif. Kajian itu mencakup kebutuhan SDM, proyeksi anggaran, hingga peta potensi ekonomi kreatif di seluruh kecamatan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah jika kajian tersebut disepakati untuk dilanjutkan. Namun untuk saat ini, fokus utama tetap pada penguatan program, peningkatan kolaborasi dengan komunitas kreatif, dan penyusunan data yang lengkap sebagai dasar kebijakan.

“Yang penting sekarang adalah memperkuat pondasinya. Kalau pondasi sudah kuat, barulah kita bicara soal OPD mandiri,” tutup Akhmad, menandai pentingnya langkah bertahap dalam membangun sektor ekonomi kreatif Kutai Timur.(ADV)