Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

KUTAI TIMUR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa pengalokasian dana RT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mengurangi porsi anggaran desa. Ia menekankan bahwa skema tersebut justru menambah kekuatan keuangan desa sesuai jumlah RT yang dimiliki.

Basuni menerangkan bahwa dana RT bersifat tambahan dan tidak menggeser komponen anggaran desa lain yang sudah diatur, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan sah, maupun dana bagi hasil.

“APBD itu berasal dari banyak sumber pendapatan. Dana RT bukan untuk mengurangi, tapi menambah. Semakin banyak RT, otomatis kapasitas anggaran desa juga meningkat,” ujarnya.

Sebagai ilustrasi, Basuni menyebut jika satu desa memiliki 10 RT dan masing-masing mendapatkan alokasi Rp250 juta, maka dana yang diterima bisa mencapai Rp2,5 miliar. Tambahan ini akan mengangkat kapasitas fiskal desa, yang sebelumnya mungkin hanya sekitar Rp4,5 miliar, menjadi jauh lebih besar.

“Semua tergantung jumlah RT. Desa dengan RT lebih banyak tentu memperoleh tambahan anggaran lebih besar,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa aturan besaran dana ini berlaku merata untuk seluruh wilayah di Kutai Timur, baik desa maupun kelurahan. Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai sosialisasi, termasuk ke wilayah pedalaman, untuk memastikan perangkat desa memahami mekanisme pengelolaan hingga pertanggungjawabannya.

Basuni menyebut masih banyak pertanyaan yang muncul seiring pemberlakuan kebijakan baru ini—mulai dari teknis penggunaan, pengaturan aset, hingga regulasi yang melandasinya. Karena itu, percepatan sosialisasi dilakukan agar implementasinya tidak menimbulkan kendala di lapangan.

“Intinya, dana RT sama sekali tidak mengurangi anggaran desa. Justru ini memperbesar kemampuan desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(ADV)