Sangatta, 15 Maret 2025, BK – Pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar acara "Dialog Rakyat" dengan tema Pengawasan Hasil Pembangunan. Acara yang berlangsung di Aula Kelurahan Teluk Lingga, Jl. Hidayatullah, Sangatta Utara, Kutai Timur ini dilaksanakan untuk memberikan ruang diskusi antara masyarakat dan anggota DPRD mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan di wilayah Kutai Timur.

Acara ini dipimpin oleh Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, anggota DPRD Kaltim yang juga merupakan salah satu penggerak kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Agusriansyah Ridwan menjelaskan tentang pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan agar masyarakat bisa langsung memberikan masukan atau laporan terkait kemajuan pembangunan yang ada di sekitar mereka.

“Dialog ini sangat penting untuk memastikan apakah program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan tepat sasaran,” ungkap Dr. Agusriansyah dalam sambutannya.

Acara yang dimoderatori oleh Muhammad Fikri Ghozali ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga setempat. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat yang hadir. Beberapa isu yang dibahas dalam dialog tersebut antara lain mengenai infrastruktur jalan, fasilitas publik, serta program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut.

“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dinikmati dan apakah sesuai dengan harapan mereka. Melalui forum seperti ini, kami berharap dapat terus mendengar aspirasi rakyat untuk diteruskan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” tambah Dr. Agusriansyah Ridwan.

Dialog Rakyat ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kaltim untuk terus meningkatkan komunikasi antara legislatif dan masyarakat, guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan transparan.