Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 DPRD Prov. Kaltim: "Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi"

Samarinda, 22 Maret 2025 – Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar acara Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 dengan tema “Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi”. Acara ini berlangsung pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 13.30 WITA, bertempat di Jalan Sepinggan Pratama, Samarinda.

Acara ini diselenggarakan oleh H. La Ode Nasir, SE., M.Si, selaku anggota DPRD Provinsi Kaltim, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendorong pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pemerintahan daerah. Tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana desentralisasi dan otonomisasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis di era reformasi.

Dalam acara ini, dua narasumber ahli yang diundang untuk memberikan pandangan mendalam mengenai tema tersebut, yaitu H. Yusran, SPd., MPd., yang akan membahas aspek pendidikan dalam desentralisasi dan otonomisasi, serta Ibnu Suroso, yang akan membahas tentang penerapan kebijakan desentralisasi dalam konteks otonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Moderasi jalannya acara akan dipandu oleh Mega Fariany Ferry, seorang moderator berpengalaman yang akan memastikan diskusi berjalan interaktif dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pemerintahan, dan akademisi yang berharap dapat mengembangkan wawasan mereka tentang pentingnya desentralisasi dan otonomisasi dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi serta pelayanan publik di daerah. Diharapkan, melalui acara ini, tercipta kesadaran kolektif untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.

Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 ini juga menjadi wadah bagi masyarakat Kaltim untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah melalui penguatan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomisasi.