Babulu Darat, 22 Maret 2025 – Kegiatan Penguatan Demokrasi ke-3 yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bapak Hartono Basuki, S.Pdi., MM, bertema “Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi”, berlangsung sukses di Babulu Darat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Sabtu, 22 Maret 2025, mulai pukul 16.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya desentralisasi dan otonomisasi dalam memperkuat demokrasi serta mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan efektif.

Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Kesbangpol Kaltim, Bapak Agus, S.Pd., dan Ibu Wasti, yang memberikan wawasan tentang penerapan desentralisasi dan otonomisasi di tingkat daerah. Bapak Agus, sebagai Narasumber 1, menjelaskan peran Kesbangpol dalam mendorong pelaksanaan desentralisasi yang lebih baik serta pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Sementara itu, Ibu Wasti, sebagai Narasumber 2, berbicara tentang tantangan dan peluang yang dihadapi daerah dalam era reformasi untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Bapak Puji, yang dengan cerdas memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab. Para peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat setempat sangat antusias menyampaikan pertanyaan dan pandangannya mengenai pelaksanaan desentralisasi dan otonomisasi di Kaltim, khususnya di Kabupaten PPU.

Bapak Hartono Basuki, S.Pdi., MM, sebagai anggota DPRD Kaltim, turut memberikan sambutan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam demokrasi dan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa desentralisasi dan otonomisasi adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan lokal dengan lebih efektif.

Acara ini sukses memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai isu-isu penting dalam desentralisasi dan otonomisasi di era reformasi, serta memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.