Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

BANJARMASIN – Di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu 1 Agustus 2026, sejumlah penggurus menyampaikan keprihatinannya terhadap berulangnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah pelayanan PLN di Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut DPD KNPI Kalsel, pemadaman listrik yang terjadi telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pelayanan usaha, pendidikan, hingga aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu, organisasi kepemudaan tersebut menilai diperlukan langkah-langkah perbaikan, terutama dalam aspek pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Rustianto, S.M., menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya dapat memahami apabila terjadi gangguan teknis pada sistem kelistrikan. Namun demikian, menurutnya, yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penyampaian informasi mengenai jadwal, durasi, maupun penyebab pemadaman kepada pelanggan.

"Masyarakat tentu memahami apabila terjadi gangguan teknis. Namun yang perlu diperbaiki adalah keterbukaan informasi mengenai kapan pemadaman dilakukan, berapa lama berlangsung, serta apa penyebabnya. Informasi yang disampaikan secara cepat dan jelas akan membantu masyarakat maupun pelaku usaha melakukan antisipasi," ujar Andi Rustianto.

Sebagai bentuk aspirasi organisasi kepemudaan terhadap pelayanan publik, DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap.

Pertama, mendorong PLN untuk mempercepat penanganan terhadap setiap gangguan kelistrikan agar proses pemulihan pasokan listrik dapat dilakukan secara optimal sehingga dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Kedua, meminta peningkatan sistem komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang lebih transparan mengenai jadwal, durasi, serta lokasi pemadaman, baik yang bersifat terencana maupun akibat gangguan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi sebelum pemadaman terjadi.

Ketiga, mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai faktor-faktor teknis yang menyebabkan gangguan listrik berulang sebagai bagian dari akuntabilitas pelayanan kepada pelanggan.

Keempat, mengusulkan adanya ruang dialog secara berkala antara PLN dengan unsur masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, guna menampung aspirasi serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pelayanan kelistrikan.

Andi turut menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk konfrontasi terhadap PLN, melainkan sebagai masukan konstruktif agar kualitas pelayanan publik di bidang kelistrikan terus ditingkatkan.

"KNPI hadir sebagai mitra strategis pembangunan. Kami berharap komunikasi antara penyedia layanan publik dan masyarakat dapat berjalan lebih baik sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka, cepat, dan solutif," tutupnya.

Pernyataan tersebut disampaikan DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Daerah sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap pelayanan publik dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Reporter: M. Iqbal Hisyam Qiroth