Borneo kekinian - Samarinda Tanggal 27 November 2024 menjadi momen bersejarah bagi Kalimantan Timur. Pemilihan Gubernur serta Wali Kota dan Bupati di 10 kabupaten/kota adalah langkah penting untuk menentukan arah kebijakan daerah selama lima tahun ke depan. Pemilu kali ini bukan hanya tentang pergantian pemimpin, tetapi tentang memilih nakhoda yang memiliki visi besar dan mampu membawa Kalimantan Timur menuju kemajuan. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah maraknya politik uang, atau yang sering dikenal dengan istilah "serangan fajar," yang kian dianggap lumrah dalam setiap pesta demokrasi. Praktik ini bukan hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga menjadi akar dari kepemimpinan yang tidak amanah. Politik uang membuka pintu lebar bagi korupsi, menjadikan pemimpin lebih fokus pada pengembalian investasi politik daripada bekerja untuk rakyat. Dampak negatif politik uang begitu nyata. Kebijakan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan kepada kelompok atau individu yang memiliki kepentingan finansial di balik kemenangan calon. Kepercayaan publik terhadap demokrasi terkikis, dan kualitas pemilu menjadi taruhannya.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), politik uang hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pembelian suara (vote buying) yang dilakukan secara sistematis beberapa hari sebelum pemilu, hingga pemberian-pemberian pribadi yang dikemas sebagai hadiah persahabatan. Kandidat sering kali memberikan barang atau uang kepada pemilih dengan harapan bahwa mereka akan mengingat "kebaikan" tersebut saat memilih. Selain itu, terdapat pula pelayanan dan aktivitas yang diselenggarakan untuk menarik simpati pemilih, seperti acara olahraga, pengajian, atau perayaan komunitas, yang tampaknya sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat, tetapi sesungguhnya adalah taktik untuk meraih suara. Proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan uang publik untuk kepentingan wilayah tertentu, atau yang dikenal dengan istilah "pork barrel projects", juga termasuk dalam bentuk politik uang. Proyek ini berfungsi untuk menarik dukungan publik, tetapi pada kenyataannya lebih bersifat sebagai alat untuk membeli suara masyarakat demi keuntungan politik tertentu.

Semua jenis politik uang ini, meskipun dikemas dalam berbagai bentuk, pada akhirnya adalah transaksi yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan politik, tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kemajuan bangsa. Mereka yang melakukan praktik ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga merampas hak rakyat untuk memilih dengan hati nurani. Politik uang adalah penyakit yang merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Dampaknya yang sangat merusak menciptakan sebuah iklim politik yang tidak sehat, di mana suara rakyat yang seharusnya menjadi dasar kekuasaan justru tergadaikan dengan imbalan sesaat. Dampak pertama yang sangat jelas adalah merendahkan martabat rakyat. Mereka yang seharusnya menjadi penentu pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa, justru dijadikan obyek yang bisa dibeli dan diperalat. Rakyat menjadi kehilangan kedaulatan politik mereka, suara mereka menjadi bukan milik mereka sendiri, tetapi milik mereka yang memiliki kekuatan materi. Lebih jauh lagi, politik uang menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian politik di kalangan masyarakat. Rakyat yang suaranya dibeli tidak lagi memilih berdasarkan kualitas calon pemimpin, tetapi berdasarkan imbalan yang mereka terima. Kedaulatan mereka tergadai, karena pilihan politik mereka sudah dipengaruhi oleh materi yang mereka terima. Ini adalah salah satu bentuk penjajahan baru dalam dunia politik, di mana kebebasan untuk memilih telah dicabut oleh iming-iming uang dan barang.

Politik uang juga mengubah kekuasaan politik menjadi persoalan pribadi, bukan masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Seorang pemimpin yang terpilih melalui politik uang akan merasa berutang kepada mereka yang membiayai kampanyenya. Akibatnya, mereka akan lebih memperhatikan bagaimana mengembalikan "modal politik" yang telah mereka keluarkan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Hal ini membuka peluang bagi praktik korupsi yang akan merugikan negara dan rakyat. Pemimpin yang terikat dengan transaksi politik uang akan lebih sibuk dengan persoalan pribadinya, bukan dengan persoalan bangsa dan negara. Selain itu, politik uang juga menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan. Rakyat yang telah menerima imbalan dari peserta pemilihan akan merasa enggan untuk mengkritik kebijakan pemimpin yang terpilih. Padahal, kritik konstruktif adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi yang sehat. Tanpa adanya kritik yang membangun, kebijakan yang diambil oleh pemimpin bisa berpotensi merugikan rakyat, tanpa ada yang mengingatkan atau menegur.

Sebagai pemilih, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar. Menjadi pemilih yang cerdas berarti memilih dengan hati nurani, bukan dengan mata yang terbuai oleh imbalan materi. Kita harus memilih pemimpin yang tidak hanya menjanjikan uang atau barang, tetapi yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk membawa kemajuan bagi bangsa ini. Kita harus memilih pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan yang mereka peroleh adalah amanah dari rakyat, bukan hak untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Cerdas memilih juga berarti menolak politik uang dalam bentuk apapun. Kita harus berani untuk berkata tidak pada praktek-praktek yang merusak tatanan demokrasi. Pendidikan politik yang baik sangat diperlukan untuk membentuk pemilih yang cerdas, yang tidak hanya memilih berdasarkan imbalan sesaat, tetapi memilih berdasarkan visi dan kualitas calon pemimpin. Pemilih yang cerdas akan melihat jauh ke depan, mereka memilih berdasarkan apa yang terbaik untuk masa depan bangsa, bukan berdasarkan keuntungan pribadi.

Kalimantan Timur, tanah yang megah, kaya akan kekayaan bumi dan budaya, menantikan pemimpin yang mampu mengukir sejarah baru. Sejarah yang tidak hanya dibangun dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kebahagiaan rakyatnya. Tanggal 27 November 2024 adalah waktu kita untuk bergerak. 

Mari buktikan bahwa suara rakyat adalah suara yang paling kuat. Mari bersama memilih nakhoda yang akan membawa Kalimantan Timur menuju pelabuhan masa depan yang cerah.

-Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Kaltimtara, 22/11/2024